Review 7: Kebijakan Fiskal dan Moneter

PROSPEK KOPERASI PENGUSAHA DAN PETANI DI INDONESIA DALAM TEKANAN GLOBALISASI EKONOMI DAN LIBERALISASI PERDAGANGAN DUNIA

Tulus Tambunan

Kadin-Indonesia/Pusat Studi Industri & UKM Universitas Trisakti

IV. Kebijakan Fiskal dan Moneter

Di negara manapun juga, baik yang beraliran sosial maupun berbasis kapitalis atau gabungan dari dua sistem ekonomi tersebut, pemerintah mempunyai peran sangat penting di dalam ekonomi. Walaupun dalam prakteknya di banyak negara intervensi pemerintah sangat luas, bahkan menguasai atau memonopoli ekonomi seperti di China (walaupun sekarang sudah jauh berkurang dibandingkan 20 tahun silam), Korea Utara, Myanmar, dan Kuba, di mana jumlah perusahaan milik negara (BUMN) jauh lebih banyak daripada jumlah perusahaan swasta, namun pada prinsipnya tugas pemerintah di dalam ekonomi hanyalah sebagai stabilisator, fasilitator, stimulator dan regulator, sedangkan pelaku ekonomi sepenuhnya diserahkan kepada swasta. Tugas pemerintah ini direalisasikan lewat berbagai macam kebijakan, peraturan dan perundang-undangan dengan tujuan untuk mendorong atau menggairahkan ekonomi pada saat ekonomi sedang lesu dan mengerem laju ekonomi pada saat sedang memanas, terutama untuk mencegah inflasi yang tinggi. Dalam kata lain, tugas pemerintah adalah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi pada tingkat tertentu yang menciptakan kesempatan kerja penuh, yang berarti mengurangi/menghilangkan pengangguran dan kemiskinan.

Kebijakan ekonomi makro secara garis besar dapat dibedakan menjadi kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, seperti juga ekonomi dapat dibagi menjadi dua sektor, yakni sektor riil dan sektor moneter. Sektor riil menghasilkan barang dan jasa; disebut juga sisi produksi dari ekonomi. Sektor ini dapat lagi dibagi menurut kelompok kegiatan atau subsektor seperti pertanian, pertambangan, industri, dll. Sedangkan, sektor moneter boleh dikatakan merupakan hasil dari sektor riil dalam bentuk uang, atau sisi moneter dari ekonomi. Pertumbuhan dan stabilitas sektor riil dipengaruhi oleh pemerintah lewat kebijakan fiskal, dan di Indonesia kebijakan ini adalah tanggung jawab Menteri Keuangan. Sedangkan pertumbuhan dan stabilitas sektor moneter dipengaruhi oleh pemerintah lewat kebijakan moneter yang sepenuhnya adalah tanggung jawab Bank Indonesia. Keserasihan antara kedua kebijakan tersebut sangat penting karena akan menciptakan suatu stabilitas di dalam ekonomi dengan pertumbuhan yang berkelanjutan.